AGAMA SIPIL : SEBUAH JALAN TENGAH ?

AGAMA SIPIL : SEBUAH JALAN TENGAH ?
(Antara Negara Sekuler dengan Negara Agama)

Oleh : M. Murtadho

A. Perlunya Wacana Alternatif
Diskursus agama dan negara telah mempunyai sejarah panjang di Indonesia, sejak merdeka hingga saat ini. Perdebatan tentang relasi agama dan negara masih menimbulkan banyak pemahaman. Ada yang optimis, sebagaimana dinyatakan Komarudin Hidayat, bahwa hubungan antara agama dan negara di Indonesia telah mengarah ke bentuk harmoni atau paling tidak keberhasilan hubungan tinggal perlu ditidaklanjuti; namun ada juga pihak lain yang masih sanksi melihat keharmonisan hubungan antara agama dan negara di Indonesia, karena di sana terlihat tidak ada keseriusan para elite politik dalam menuntaskannya. Proses yang terjadi selama ini terkesan hanya bersifat spontan yang memungkinkan adanya ketidakpastian di sisi yang lain. Kegelisahan ini dikemukakan oleh Bahtiar Effendi.
Perdebatan tentang relasi agama dan negara di Indonesia, nampaknya ke depan masih akan berlanjut, apalagi dalam konteks proses demokratisasi di Indonesia. Demokrasi saat ini menjadi kebutuhan mendasar bagi usaha perbaikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dari segala sisi. Hanya dengan demokrasi inilah dipercaya Indonesia akan bisa keluar dari krisis multidimensi. Sekalipun untuk perjuangan menegakkan demokrasi ini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetap proses demokratisasi harus dilanjutkan. Dari sisi potensi dan tuntutan demokrasi yang besar ini, Indonesia konon pantas disebut sebagai negara demokrasi ketiga, setelah Amerika dan India.
Untuk menjadi negara yang betul-betul demokratis, ada pendapat yang menyatakan bahwa negara harus mengembangkan prinsip-prinsip negara sekuler. Secara teoretik ada tiga prinsip dasar negara sekuler, yakni pemisahan negara dan agama, kebebasan beragama dan netralitas negara. Pemisahan negara dan agama, maksudnya negara tidak boleh menggunakan uang pajak untuk mendanai lembaga-lembaga agama, tidak boleh menggunakan pejabat lembaga agama untuk menjalankan pekerjaan negara, dan tidak punya kekuasaan untuk menunjuk pejabat atau menentukan aturan internal dari lembaga-lembaga agama. Kebebasan beragama. Setiap warga bebas mempraktekkan agama yang diinginkannya. Negara tidak bisa menghalangi seseorang untuk mempraktekkan agama yang dipilihnya. Orang punya hak untuk mengubah keyakinan, maupun untuk tidak beragama jika memang itu yang diinginkan, dan menciptakan organisasi keagamaan baru. Negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hubungan individu dengan keyakinan religiusnya. Netralitas. Warga tidak dibedakan oleh negara berdasarkan kepercayaan religiusnya. Seperti halnya negara tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dan agama, agama pun tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dengan negara. Misalnya, negara tidak boleh mengutamakan umat agama (atau sekte agama) tertentu untuk mendapat pekerjaan di lembaga negara. Hukum negara sama bagi semua warga, terlepas dari agamanya. Negara tidak bisa memaksakan hukum dari salah satu agama. Negara harus mengambil jarak yang sama terhadap setiap agama tertentu.
Teori negara sekuler di atas tentu saja berbeda dengan teori negara agama, sebagaimana butir-butir pemikiran yang dinyatakan oleh pemikir keagamaan. Salah satunya Abu A’la Al Maududi berpendapat bahwa tujuan diselenggarakannya negara antara lain “…untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki al Qur’an; untuk memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan oleh al Qur’an..”. Butir-butir pemikiran al Maududi ini mensyaratkan agama sebagai dasar bernegara. Agama terlibat langsung dalam mengatur warga negara. Implikasinya, agama tertentu yang menjadi dasar negara akan dominan dalam membuat tata perundang-undangan. Sesuatu yang menyebabkan negara tidak netral dalam memperlakukan warga negaranya, sekalipun agama tersebut menjamin kebebasan beragama bagi warga negara yang berbeda agama.
Dalam konteks Indonesia ke depan, menurut Komarudin Hidayat, hubungan yang harmonis antara agama dan Negara yang sudah tercipta sejauh ini bisa rusak jika agama terlalu jauh memasuki wilayah negara, atau sebaliknya negara terlalu dalam mencampuri wilayah agama. Apa yang di Barat dikenal dengan istilah civil religion barangkali perlu dijadikan inspirasi dan referensi bagi masa depan Indonesia, namun dengan muatan nilai-nilai budaya dan agama yang tumbuh di negeri ini (Kompas, 19/1/2001). Pertanyaannya adalah seperti apa sih konstruksi agama sipil itu?
Dari bacaan penulis, Agama Sipil menawarkan jalan tengah di antara ekstrimitas menjadi negara sekuler atau menjadi negara agama. Dalam Agama Sipil justru ada relasi interdependensi antara agama dan negara, karenanya dalam Agama Sipil memungkinkan adanya beberapa kombinasi fungsi agama dan negara. Misalnya dalam Agama Sipil mengajarkan toleransi, hal yang tentu saja sangat terkait dengan kebebasan beragama. Namun tentu saja, dalam mengambil jalan tengah, Agama Sipil dalam beberapa hal terpaksa mengakomodasi, mendukung penuh atau menolak beberapa hal yang terkait dengan kepentingan penciptaan keharmonisan agama dan negara. Karena kompromi agama dan negara lah yang menjadi tujuan utama Agama Sipil. Aswab Mahasin mengutip pernyataan Peter Berger menyatakan bahwa sebenarnya yang menjadi unsur penting dari masyarakat demokratis bukanlah sekulerisasi, tetapi kesanggupan menenggang pluralisme, dan potensi ini ada pada masyarakat beragama di Indonesia.
Ada beberapa alasan signifikan, menurut penulis, kenapa wacana Agama Sipil perlu dikembangkan dalam konteks Indonesia: Pertama, dalam mengantarkan Indonesia menuju negara demokratis diperlukan alternatif konsepsi modern dalam melihat hubungan agama dan negara; kedua, diperlukan alternatif wacana lain sebagai jalan keluar dari kebuntuan dialog yang tak berkesudahan dalam memahami hubungan negara dan agama di Indonesia. Ada kesan agama ingin mengatur negara dan atan negara ingin mengatur kehidupan agama. Agama Sipil bisa menjadi salah satu alternatif wacana yang layak dikembangkan; ketiga, perlunya para agamawan memberdayakan potensi agama baik ajaran maupun pemeluknya yang tidak menunggu inisiatif atau pengaturan dari negara, sekalipun tidak menutup kemungkinan fasilitasi negara dalam beberapa hal, mereka dapat memberdayakan agama di luar kekuasaan negara. Karena nampaknya agama akan semakin maju justru ketika negara mengurangi perannya dalam kehidupan agama dan membiarkan masyarakat sipil memajukannya.

B. Mengenal Agama Sipil
Wacana Agama Sipil di Indonesia belum begitu populer, sebagaimana kata civil society. Kata civil lebih banyak dikenal dalam konteks Civil society, yaitu rangkaian kata yang terkadang dimaknai sebagai menguatnya bangunan masyarakat di luar negara, dan ada juga yang memahami dengan makna masyarakat madani yaitu masyarakat yang mendekati citra kota Madinah, kota zaman nabi Muhammad. Istilah Agama Sipil banyak dikaitkan dengan nama Robert N Bellah, sosiolog Amerika. Nama Robert N. Bellah sering dikutip oleh cendekiawan muslim Indonesia Nurcholis Madjid, walaupun di sini Nurcholis Madjid tidak begitu mengintrodusir gagasan Bellah tentang Agama Sipil ini.
Beberapa tulisan yang mencoba memperkenalkan wacana agama sipil diantaranya Olaf Schumann menulis artikel berjudul “Bellah dan Wacana ‘Agama Sipil ’ di Indonesia” dalam pengantar buku Beyond Belief: Esei-esei Agama di Dunia Modern. Dalam kata pengantar yang singkat, Olah Schumman menunjukkan peran Bellah dalam mengembangkan wacana Agama Sipil dan adanya potensi Agama Sipil di Indonesia. Selanjutnya buku Bellah itu sendiri yang diterjemahkan dalam, Beyond Belief: Esei-esei Agama di Dunia Modern. Walaupun buku ini tidak memfokuskan pada pembahasan Agama Sipil secara khusus, tetapi kehadiran buku ini telah mulai mengenalkan fenomena Agama Sipil, khususnya yang terjadi di Amerika dan umumnya yang terjadi di negara-negara modern. Satu lagi buku yang baru terbit, Varieties of Civil religion, Terj. Imam Khoiri dkk (Jogjakarta: IRCISoD, tt). Buku ini lebih detil menjelaskan seluk beluk Agama Sipil. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Robert N Bellah dan Phillip E. Hammond. Buku ini sangat membantu dalam memahami sekitar konsep Agama Sipil. Terakhir, Tesis Sdr. Elma Haryani yang mengangkat judul Gagasan Agama Sipil di Indonesia: Studi kontekstualisasi (2004), yang telah diajukan sebagai syarat kelulusan di Pascasarjana Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Dalam banyak hal, tulisan terakhir banyak mengilhami tulisan ini.

Konsep Agama Sipil pada dasarnya juga merupakan satu bagian dari konstruksi pembangunan civil society khususnya di bidang kehidupan keagamaan berkaitan dengan relasi agama dan negara. Studi tentang Agama Sipil dapat dianggap menjadi salah satu usaha menemukan kembali agama dalam wajah modern. Artinya ada kebutuhan mendasar bagaimana membahasakan agama dalam interpretasi-interpretasi modern sehingga memungkinkan jalannya modernisasi itu sendiri di satu sisi, dan hidupnya agama di sisi lain. Banyak redefinisi perlu dilakukan terhadap simbol-simbol dan kelembagaan dalam masyarakat beragama. Masyarakat kontemporer tidak puas lagi menerima hegemoni-hegemoni simbol keagamaan yang membatasi nalar/rasio mereka.
Deskripsi Bellah tentang Agama Sipil merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana ia melakukan pembacaan sosiologis atas fenomena aktual agama. Artinya, ia berhasil membuktikan bahwa perspektif sosiologi agama adalah sebuah disiplin yang bisa berbicara (berbeda dengan anggapan orang selama ini memandang sosiologi agama merupakan perpektif yang terpinggirkan). Salah satu contoh praktek Agama Sipil ini Bellah mengutip penyebutan ‘Tuhan’ oleh Presiden Amerika, Kennedy, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada tanggal 20 Januari 1961. Konsep Tuhan di situ sama sekali tidak mengacu kepada agama apa pun, karena kalimat itu bisa diterima oleh semua orang. “Jika kita dapat memahami mengapa ia menyebut nama Tuhan …, maka kita akan banyak memahami Agama Sipil di Amerika,” kata Bellah.
Fenomena yang hampir serupa tentang ide ketuhanan ini sebenarnya terdapat juga di Indonesia, yaitu dalam sila I dari Pancasila, dasar negara RI, di mana disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila itu diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan keyakinan agama mereka masing-masing. Apakah kondisi ini bisa dijadikan indikator bahwa praktek Agama Sipil sebenarnya telah ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi alasan tema Agama Sipil di Indonesia menarik untuk kita kaji.
Berikut ini akan dikaji beberapa pemikir yang sering dikaitkan dangan wacana agama sipil. Mereka itu adalah JJ Rousseau, Emile Durkheim, Robert N Bellah, Phillip E Hammond, Olaf Schumann dan John A. Coleman.

Jean Jacques Rousseau dianggap sebagai peletak batu pertama wacana Agama Sipil (civil religion). Rousseau lahir tahun 1712 di Geneva, Swiss. Rousseau adalah filosof yang mengilhami revolusi sosial di Perancis, dan pengusung utama panji Kedaulatan Rakyat dalam gagasannya tentang negara. Dalam bukunya On Contract Social (1762), Rousseau menggagas bentuk negara yang menjamin kebebasan dan keadilan. Bagi Rousseau, kekuasaan negara terletak pada rakyat yang memberikan kebebasan mereka pada negara. Negara pada gilirannya hanyalah merupakan representasi kehendak umum.
Terkait dengan kehidupan keagamaan, Rousseau mulai menjelaskan bahwa terdapat dua sudut pandang jenis agama yaitu agama dari manusia dan agama dari warga Negara. “Religion, considered in connection with societies, whether general or particular, can be divided into two categories, the religion of the man and the religion of the citizen.” Agama manusia adalah agama informal dan tidak terorganisir, berpusat pada moralitas dan penyembahan kepada Tuhan. Seperti halnya pada agama-agama abrahamik. Sebaliknya agama warga Negara, yang kemudian disebut Agama Sipil, adalah agama suatu bangsa, satu agama bangsa. Agama seperti ini adalah terorganisasi dan hirarkis dengan dogma-dogma formal. Agama ini mengajarkan cinta tanah air, ketaatan pada Negara dan nilai-nilai pengorbanan.
Sebenarnya Rousseau masih menambahkan satu jenis agama lagi, yaitu tidak seperti agama manusia, agama ini terorganisasi dan hirarkhis, dengan dogma-dogam tertentu; tidak juga seperti Agama Sipil, agama ini berdiri sendiri dari Negara. Agama ini meng-internasional dan memiliki agenda sendiri. Agama ini mengajarkan patriotisme, namun hanya dalam bentuk tertentu sebab agama ini memiliki lebih dari satu bangsa. Sebuah agama dalam jenis ini merupakan competitor dari Negara untuk menarik kesetiaan warga dan itu menghasilkan perpecahan internal sebagai konsekwensi logisnya. Rousseau sering mencontohkan dengan apa yang terjadi pada Katholik.
Khusus mengenai agama sipil, Rousseau menyebutkan ada dua alasan perlunya terbentuk Agama Sipil. Pertama, Agama Sipil perlu dimunculkan untuk memberikan sistem kepercayaan pengganti bagi mereka yang kepercayaannya telah dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan pencerahan abad pertengahan. Kedua, selain itu Agama Sipil bertujuan untuk menyelaraskan dan mencari kesinambungan antara agama dan politik.
Menurutnya, diperlukan sebuah otoritas baru sebagai sumber legitimasi untuk menentukan batas-batas yuridiksi dan memberikan persetujuan-persetujuan transedental. Untuk kedua persoalan tersebut di atas Rousseau menawarkan solusi tunggal: yaitu Agama Sipil. Di sebut ‘agama’ karena dia mengginginkan sumber otoritas yang bebas dari rezim yang berkuasa (Negara), dan disebut ‘sipil’ karena dia menginginkan bebas dari pengaruh gereja.
Oleh karena itu, ajaran Agama Sipil seharusnya sederhana, sedikit jumlahnya, benar-benar pasti, dan tanpa disertai penjelasan dan tafsiran. Adanya Tuhan yang berkuasa, bijkasana dan penuh kebaikan, yang meramalkan dan memberikan kehidupan yang akan datang, kebahagiaan yang adil, hukuman bagi yang jahat, kesucian kontrak sosial dan hukum. Ini merupakan ajaran-ajaran positif Agama Sipil. Sedangkan ajaran negatif atau sisi buruk yang menjadi musuh Agama Sipil, Rousseau hanya membatasi pada satu hal yaitu sikap intoleransi. Dalam bab delapan, buku keempat Social Contract, Rousseau membuat garis besar tentang dogma-dogma Agama Sipil yang sederhana: eksistensi Tuhan, kehidupan yang akan datang, pahala bagi kebajikan dan hukuman bagi yang sebaliknya, dan penyingkiran sikap keagamaan yang tidak toleran. Semua opini keagamaan lainnya berada di luar tanggung jawab negara dan boleh dianut secara bebas oleh warga negara.

Emile Durkheim juga dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan Agama Sipil. Jika Rousseau secara umum dipandang sebagai orang yang memunculkan istilah ‘Agama Sipil ’, maka analisa Agama Sipil dalam wilayah sosiologi lebih banyak dimainkan oleh Emile Durkheim. Emile Durkheim mewarisi gagasan Rousseau, namun diantara keduanya ada perbedaan. Bagi Rousseau Agama Sipil adalah sesuatu gagasan yang oleh para pemimpin mungkin perlu diciptakan dan dikembangkan; sedangkan bagi Emile Durkheim Agama Sipil adalah kekayaan kehidupan sosial itu sendiri yang sedang berkembang.
Menurut Durkheim agama merupakan fenomena sosial, bukan psikhologis, ia muncul karena manusia hidup di dalam masyarakat dan dengan demikian mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu sebagai akibat dari kehidupan kolektif mereka. Agama ada karena dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial tertentu yang penting yang tidak dapat ada tanpa agama. Durkheim mengkategorikan agama sebagai fakta sosial, karena pengalaman agama dan ide tentang ‘yang suci’ adalah produk kolektif. Artinya hubungan antara agama dan masyarakat memperlihatkan saling ketergantungan yang sangat erat. Setiap masyarakat membuat perbedaan antara yang sakral (sacred) dan yang profan (profane), antara yang suci dan yang lumrah. Yang disebut sakral dalam suatu masyarakat ialah sesuatu yang diberi kualitas lebih tinggi atas dasar kemampuannya dalam menggambarkan nilai-nilai, sentimen-sentimen, kekuatan atau keyakinan yang dipunyai semua orang. Benda sakral lahir dari masyarakat dan didukung oleh anggota masyarakat. Sebaliknya benda profan tidak didukung secara demikian. Benda profan mungkin memiliki nilai guna yang banyak, tetapi dipandang ‘bernilai’ terutama atas dasar seberapa jauh ia bermanfaat bagi banyak individu; benda profan hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki “relevansi sosial.”
Emile Durkheim berpendapat bahwa Agama Sipil lahir dari sekelompok orang yang menyatukan asas moralnya. Agama lebih merupakan ekspresi masyarakat yang terintegrasi daripada sebagai sumber integrasi masyarakat. Orang-orang yang berkumpul dalam sebuah komunitas yang berdasarkan ikatan darah ataupun karena kesamaan kepentingan ataupun kesamaan tradisi melakukan penyatuan berdasarkan moralitas tertentu dan mereka menyadari semua itu sehingga mereka terdorong untuk merealisasikan moralitas tersebut, demikian. Di sinilah kata kuncinya, dimana dalam model penalaran ini Durkheim menghubungkan agama dengan integrasi, bukan lantas agama yang menghasilkan masyarakat kohesif tetapi lebih pada bahwa fenomena kohesif tersebut memiliki kualitas keagamaan. Sekumpulan orang pada taraf tertentu yang membentuk sebuah masyarakat, ia secara otomatis akan melahirkan sebuah agama (sipil) umum.

Robert N. Bellah merupakan orang yang mempopulerkan kembali gagasan agama sipil, pada publikasi Daedalus tahun 1967, dengan mengungkap fenomena Amerika sebagai contohnya. Jasa utama Bellah dalam agama sipil ini nampaknya hanya karena dia berhasil mengangkat kembali gagasan sagama sipil dalam konteks Negara modern. Bellah tidak memberikan kontribusi banyak terhadap inti gagasan agama sipil itu sendiri. Justru para komentator Bellah-lah seperti Phillip E Hammond, John A. Coleman, yang memberikan sumbangan pemikiran terhadap gagasan agama sipil.
Ketika menjelaskan Agama Sipil terhadap para pengritiknya, Bellah secara singkat hanya menyatakan; bahwa Agama Sipil merupakan suatu pemahaman yang genuine terhadap realitas keagamaan yang bersifat universal dan transenden-sebagaimana terlihat, atau hampir bisa dikatakan, diwahyukan melalui pengalaman rakyat Amerika. Seperti halnya semua agama, Agama Sipil memiliki ketidak sempurnaan-ketidaksempurnaan tertentu. Pada sisinya yang terbaik, Agama Sipil tidak terlampau bersifat umum, sehingga tidak sampai kehilangan relevansi langsung dengan lingkungan Amerika. Agama inipun tidak terlampau bersifat khusus, sehigga tidak menyebabkan agama tersebut menempatkan masyarakat Amerika di atas nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bellah tidak yakin sepenuhnya bahwa para pemimpin institusi keagamaan dapat secara konsisten telah dapat mewakili suatu tingkat pemahaman keagamaan yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang menjadi juru bicara Agama Sipil.

Olaf Schumann mengambil kesimpulan bahwa Agama Sipil itu bukan semacam ‘super religion’, dengan demikian ia juga bukan saingan bagi agama-agama yang ada. Melainkan secara subtansial, ia hidup dari agama-agama itu dan nilai serta norma yang dihasilkan oleh mereka untuk menjamin suatu kehidupan bersama yang lebih harmoni dalam suasana masyarakat yang plural. Menempatkan peranan agama-agama kembali dalam pemikiran sosiologi dan sekaligus menghargai bukan saja peranan (function) agama, melainkan pemahaman akan diri sendiri (self understanding) dari agama-agama itu sendiri.
Jika Negara tidak terikat dengan salah satu agama, maka ia tidak lagi mengurusi soal benar tidaknya satu atau lain agama melainkan yang menjadi urusannya ialah bagaimana konflik yang timbul dalam masyarakat, umpamanya dalam soal kriteria bagi kebenaran keagamaan, dapat didamaikan dengan tidak mengambil sikap sendiri. Jadi Negara menjadi penengah, tapi ia tidak boleh mengambil atau malah memaksakan keputusan.

John A. Coleman, secara lebih rinci menjelaskan deskripsi tentang Agama Sipil Menurutnya Agama sipil dapat dijelaskan sbegai berikut:
1. Agama Sipil adalah kumpulan dari ritual dan simbol yang berhubungan dengan peran seseorang sebagai warganegara dan perannya sebagai bagian dari masyarakat serta bagaimana memaknai keduanya pada saat yang bersamaan.
2. Agama Sipil merupakan representasi dari fungsi agama secara khusus dimana isi dan simbolisasi keagaamaan yang ada didalamnya menjadi tanggung jawab kedua belah fihak yaitu agama dan negara, bukan cuma salah satunya.
3. Perbedaan sosial Agama Sipil dari agama dan negara adalah Agama Sipil selalu mengikuti garis evolusi kultural sementara agama dan negara tidak demikian.
4. Pada kondisi yang tidak bisa membentuk Agama Sipil menjadi begitu berbeda dengan yang lainnya (undifferentiated), maka fungsi Agama Sipil dibentuk oleh institusi keagamaan dan atau oleh negara.
5. Selanjutnya pada situasi diatas Agama Sipil pada saat yang bersamaan dapat memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi baik agama maupun negara.
6. Secara definisi Agama Sipil adalah merupakan sebuah sistem keagamaan yang didapat untuk membentuk integrasi sosial di masyarakat luas. Sebagaimana oleh Durkheim disebut sabagai identitas dan solidaritas nasional dari agama.
7. Pada saat agama (organized religion) dan Agama Sipil memiliki fungsi yang berbeda dalam berintegrasi dengan masyarakat maka kemudian timbul pertanyaan apakah agama benar-benar bisa ber-integrasi dengan masyarkat atau malah menjadi sebuah lembaga yang terpisah ? jawabannya adalah terletak pada bagaimana bentuk hubungan antara agama itu sendiri dan Agama Sipil.
8. Perbedaan antara Agama Sipil dari institusi keagamaan dan negara semestinya tidak membuat negara bersikap oposisi terhadap institusi keagamaan. Sehingga institusi keagamaan dapat secara bebas menjalankan fungsi profetiknya. Adapun hubungan antara civil society dalam hal ini negara dan organized religion dapat sangat berkembang secara harmonis apabila tidak ada saling monopoli diantara keduanya melainkan saling bekerjasama dan menerima kondisi spesifik masing-masing dalam rangka mengembangkan simbol-simbol keagamaan sipil dan memperjelas peran dan makna eksistensi seseorang sebagai warga negara dan sekaligus sebagai warga yang beragama.

C. Konfigurasi Agama Sipil di Berbagai Negara
Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya fenomena Agama Sipil di berbagai negara, Phillip E Hammond menyebutkan: Pertama, Kondisi pluralisme keagamaan tidak memungkinkan bagi salah satu agama untuk digunakan oleh seluruh agama sebagai sumber makna yang bersifat general; tetapi Kedua, bagaimanapun juga, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk melekatkan sebuah makna dalam aktifitasnya, khususnya ketika aktifitas itu berkaitan dengan individu yang berangkat dari latar belakang keagamaan yang beragam; Oleh karena itu, Ketiga, diperlukan sebuah sistem makna pengganti dan jika telah ditemukan, aktifitas mereka dapat difasilitasi oleh sistem tersebut, oleh sebab itu kemudian mereka cenderung mengagungkan sistem tersebut.
John A. Coleman menulis dalam sebuah artikel yang menarik berjudul ‘Civil religion’ menyatakan bahwa pertanyaan mendasar dalam mendiskusikan Agama Sipil sebagaimana diintrodusir oleh Bellah adalah apakah agama integratif untuk masyarakat ? lalu bagaimana Agama Sipil berhubungan dengan masyarakat sipil dan untuk selanjutnya berhubungan dengan institusi keagamaan ?
Dari dua pertanyaan mendasar tersebut Coleman mengatakan bahwa dalam komunitas sosial kontemporer ada tiga bentuk di mana Agama Sipil bisa hidup: Pertama, agama dan negara bekerjasama dan tidak mengambil sikap yang berbeda dalam menjadi sponsor bagi lahirnya Agama Sipil ; Kedua, Agama Sipil memiliki hak istimewa dibawah bentuk negara sekuler. Seperti halnya yang terjadi Turki; Ketiga, Agama Sipil menjadi sesuatu yang khas, berbeda (differentiated civil religion), seperti yang terjadi di Amerika.
Pada model pertama diatas Agama Sipil berfungsi manakala institusi keagamaan mendukung Agama Sipil. Meskipun pada kondisi tersebut Agama Sipil memiliki kurang lebih tiga kelemahan yaitu: kelemahan pertama, kebebasan sipil dan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas menjadi tidak terjamin karena adanya kontrol yang kuat dari institusi keagamaan seperti halnya terjadi di Spanyol dan umat kristen di Srilangka. Kelemahan kedua, hal tersebut diatas meninggalkan beberapa pertanyaan tentang bagimana loyalitas nasionalisme dari kelompok agama minoritas seperti halnya terjadi pada umat Yahudi di Eropa Tengah dan umat Protestan sebelum revolusi di Perancis. Kemudian kelemahan yang terakhir dari kondisi Agama Sipil yang pertama adalah ketika agama berusaha membentuk fungsi pemersatu sipil secara sangat tradisional dan tidak begitu menerima perubahan dan pendekatan yang modern hal tersebut akan menghambat modernisasi di bidang ekonomi dan politik pada negara tersebut.
Lebih lanjut Coleman membuat klasifikasi dari kondisi pertama Agama Sipil yaitu di mana Negaralah yang kemudian mendukung terbentuknya Agama Sipil terbalik dari hal yang sebelumnya dimana institusi keagaamaan yang intervensi, pada dataran ini negara yang banyak intervensi bagi keleluasaan berkembangnya Agama Sipil. Kerajaan Romawi dan Kerajaan Jepang memberikan contoh yang sempurna tentang kasus tersebut. Kerajan Romawi mendukung adanya sinkretisme agama pada indigenous religion dimana agama lantas menjadi simbol peribadatan bagi penyatuan kerajaan Romawi. Dan di Jepang negara Shinto menjadi agama negara pada tahun 1868, sehingga dapat dikatakan bahwa Jepang bukanlah lagi sebuah masyarakat sekular yang memisahkan kehidupan beragama dari urusan kenegaraan, melainkan menyatu menjadi bagian dari negara.
Pada model kedua yaitu apa yang disebut oleh Coleman sebagai nasionalisme sekuler, sebuah polarisasi yang berangkat dari solusi alternatif bagi Agama Sipil di mana agama berada pada posisi yang terlalu tradisional sehingga perlu dilakukan nasionalisme sekular. Meskipun demikian bentuk ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu dikritisi yaitu Pertama, seperti halnya di Turki dan di Perancis bentuk ini hanya efektif pada sekelompok kecil kalangan elite tertentu saja, dan nyaris tidak pernah menyentuh masyarakat kebanyakan. Kedua, institusi keagamaan di Perancis terlalu memiliki kemandirian dan hubungan internasional yang sangat kuat sehingga justru menjadi hambatan bagi Agama Sipil untuk berkembang dalam kondisi seperti itu. Ketiga, model tersebut diatas dapat menjadi alat propaganda bagi kepetingan pihak tertentu terutama tentu saja kepentingan negara dan atau institusi keagamaan pada kasus-kasus tertentu seperti halnya yang terjadi di Perancis di mana Katolikisme dianggap mampu menjadi lebih reformis oleh negara untuk seterusnya menjadi alat propaganda bagi negara. Di Perancis Agama Sipil mengambil bentuk atau bercirikan anti-cleric, anti-hirarki gereja dan anti-doktrial dan itu berarti anti gereja yang dilembagakan.
Di Amerika, relasi agama dan politik telah terjadi penyelarasan-penyelarasan yang pada gilirannya memfasilitasi perkembangan Agama Sipil. Beberapa perubahan ini dapat disebutkan: (1) Gereja-gereja menjadi asosiasi asosiasi suka rela dalam pengertiannya yang ketat, meskipun batasan-batasan seputar kebebasan beragama atau “praktek bebas” sulit dirumuskan dalam kaitannya dengan “pemisahan” gereja dan Negara. (2) Gereja-gereja banyak terlibat dalam aktivitas politik, meskipun secara umum dengan gaya yang sama dan dengan peralatan yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh asosiasi-asosiasi suka rela lainnya. (3) Oleh karena itu, para personilnya merasa mudah untuk secara bersamaan menjadi ‘religius’ dan sekaligus ‘politis.’ (4) lembaga-lembaga politik dipenuhi oleh suasana sakral yang termanifestasi dalam lembaga-lembaga pendidikan dan hukum.

E. Potensi Agama Sipil di Indonesia
Di Indonesia, wacana Agama Sipil belum begitu tersosialisasi dengan baik. Sekalipun kalau ditelusuri ada kemungkinan bahwa wacana tersebut ada akar-akarnya dalam kehidupan bangsa Indonesia dan ke depan layak dikembangkan. Olaf Schumman menyatakan bahwa di Indonesia ada fenomena Agama Sipil. Menurutnya, penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjadi dasar negara, di mana sila I dari Pancasila menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila itu diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan keyakinan agama mereka masing-masing. Hal tersebut adalah mungkin untuk dapat dijadikan salah satu indikator bahwa praktek Agama Sipil sebenarnya telah ada di Indonesia.
Hanya saja selama ini di kalangan masyarakat luas merasakan wacana Agama Sipil (civil religion) belum begitu populer seperti halnya tema masyarakat sipil (civil society), hanya elite intelektual tertentu yang kadang, sekali waktu, menyebutnya. Komarudin Hidayat menyatakan Sesungguhnya ideologi Pancasila telah memenuhi syarat tampil sebagai civil religion yang menyatukan keragaman agama dan budaya. Sayang, karena sosialisasi yang salah semasa Orde Baru, apa pun yang berlabel Pancasila malah mengundang respons sinis dari masyarakat. Dan kini hal serupa menimpa istilah “reformasi” sehingga spirit dan cita-cita mulia baik dalam Pancasila maupun reformasi kehilangan daya panggil dan nilai jual.
Pluralitas keagamaan yang ada di Indonesia dan keinginan bangsa Indonesia untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah dua prasyarat yang sangat berpeluang untuk memunculkan Agama Sipil. Adanya ideologi negara berdasar Pancasila, yang disebut-sebut memenuhi terminology agama sipil, banyak memberikan keuntungan agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak dalam diskusi berkepanjangan tentang ideologisasi agama, atau menjadikan agama sebagai formalitas bentuk negara.
Di Indonesia, potensi Agama Sipil sebenarnya dapat ditelususri dalam sejarah, ideologi Negara, sebagian praktek kehidupan agama. Dalam sejarah, misalnya terdapat beberapa fenomena sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia, sepengamatan penulis, juga menunjukkan adanya praktek mengutamakan sikap toleransi yang menjadi ciri utama Agama Sipil. Seperti sikap para pujangga zaman dahulu yang mengajarkan pentingnya kerukunan, di antaranya penggubah Negarakertagama, Mpu Prapanca pada masa Majapahit di bawah Rajasanagara alias Hayam Wuruk (1365-1389). Kerukunan lebih kental lagi ditampilkan dalam Sutasoma, karya Mpu Tantular. Di dalamnya terdapat kalimat termasyhur, yang dipetik menjadi semboyan Indonesia Merdeka, bhinneka tunggal ika, (sekalipun berbeda tetapi hendaklah tetap satu).

Dalam ideology Negara, sebagaimana disebutkan oleh Olaf Scumann memenuhi syarat adanya agama sipil di Indonesia adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana konsep Tuhan diakui oleh semua agama yang ada di Indonesia. Tentu saja bukan berarti tidak ada polemik di seputar persoalan ideology bangsa tersebut. Polemik tetap ada, namun dengan berjalannya waktu dan tingkat dialog yang tinggi diantara petinggi negara dan pemuka agama-agama maka polemik tersebut frekwensinya semakin menurun. Di awal kemerdekaan misalnya, atau tepatnya di zaman orde lama, ada gerakan agama yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, yaitu gerakan DI/TII, adalah contoh bagaimana memperjelas relasi agama dan negara bukanlah satu hal yang sederhana.
Usaha memahamkan kembali makna Pancasila secara lebih proporsional telah dilakukan oleh para intelektual seperti Nurcholis Madjid, Abdurahman Wahid, Azyumardi Azra, Frans Magnis Suseno, Romo Haryatmoko dan lain-lain. Perkembangan setelah era reformasi justru menunjukkan adanya kegelisahan mengenai format negara Indonesia ke depan dan kegelisahan ini menyebabkan perlunya penerimaan Pancasila secara lebih terbuka.
Sebagian kelompok keagamaan di Indonesia masih ada yang bersikukuh menginginkan dijadikannya salah satu agama sebagai dasar negara. Banyak pemuka agama yang menyadari keadaan itu berpotensi memunculkan konflik , itu baru antar umat beragama di Indonesia yang memiliki berpuluh-puluh agama dan kepercayaan. Tetapi hampir dapat dikatakan bahwa keinginan mereka ii tidak menemukan jalan keluar yang efektif.
Menanggapi kenyataan ini, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Al-Quran tidak mewajibkan kaum Muslim membentuk negara Islam. Kehidupan beragama memang harus diatur oleh agama, tetapi kehidupan dunia mestinya diatur dengan logika dunia. Untuk itulah manusia diciptakan sebagai khalifah Allah (pemimpin) di dunia.
Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa Pancasila dapat dijadikan alternatif karena ia merupakan rumusan pandangan hidup yang dapat diterima oleh semua suku, agama, golongan dan kelas dalam masyarakat Indonesia sebagi dasar ideal bersama untuk diatasnya membangun satu negara Republik Indonesia serta mengembangkan bangsa dan masyarakat didalamnya. Memasyarakatkan Pancasila berarti membangun dan mengkuhkan kesadaran dan kesediaan untuk membangun kehidupan bernegara hanya atas dasar Pancasila. Hal itu memuat kesediaan untuk menerima bahwa Republik Indonesia adalah negara sebuah bangsa yang majemuk; kesediaan bagi semua fihak untuk melihat dengan senang bahwa semua golongan, agama, etnis, suku dapat kerasan dalam republik ini; rasa tanggung jawab agar Republik Indonesia dipertahankan dalam keadaan itu; kesadaran bahwa masing-masing pihak berhak hidup menurut cita-cita dan keyakinan mereka sendiri, tetapi bahwa dalam hidup bersama mereka mendasarkan diri pada Pancasila. Menurut Magnis, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih tepat disebut kerangka nilai atau cita-cita luhur bangsa Indonesia secara keseluruhan daripada sebuah ideologi.
Dalam konteks senada, Munawir Sadzali mengatakan bahwa penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh umat Islam yang mayoritas ini dilakukan secara sadar, melalui musyawarah antar mereka sendiri, dan setelah ormas-ormas itu puas dan yakin penerimaan Pancasila sebagai asas satu-satunya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah mengurangi keimanan masing-masing agama dan keutuhan aqidah Islamiyah bagi umat Islam.
Abdurrahman Wahid menilai potensi konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia itu ada lebih karena tekanan kerukunan hidup beragama diletakkan pada sikap saling menghormat saja (toleransi an sich), padahal mestinya lebih ditekankan pada munculnya rasa saling memiliki sebagai sesama warga bangsa Indonesia (ukhuwah wathoniyah).

Dalam berbagai praktek kehidupan keagamaan di masyarakat, praktek agama sipil dalam pengertian ritual sekuler yang dimanfaatkan untuk kegiatan agama atau sebaliknya, nampak seperti dalam semangat peringatan hari besar kenegaraan yang diisi dengan kegiatan keagamaan, peringatan hari nasional kemerdekaan RI dengan melakukan kegiatan keagamaan, peringatan tahun baru masehi dengan mengadakan pengajian atau doa bersama antar umat beragama; demikian juga hari besar agama yang dimanfaatkan untuk kepentingan persatuan social warga negara (kegiatan sekuler) seperti peringatan tahun baru Islam, 1 Muharam yang dalam kalender Jawa ( 1 Suro) sebagai hari bersama diantara berbagai aliran kepercayaan untuk melakukan perenungan bersama, kegiatan yang menekankan aspek kesatuan bersosial yang dibutuhkan oleh negara. Dari potensi-potensi tersebut di atas, menunjukkan bahwa praktek agama sipil secara nyata telah ada dan berjalan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia.

F. Penutup
Mensikapi bahasan tentang Agama Sipil di atas, ada beberapa yang bisa disimpulkan. Pertama, Agama Sipil akan lahir dalam masyarakat pluralistik. Sebagaimana Emile Durkheim yang berpendapat bahwa masyarakat yang hidup bersama-sama akan melahirkan suatu kesatuan kesadaran moral tertentu yang mengikat semua masyarakat itu. Maka kesadaran moral masyarakat yang plural sekalipun berbeda paham dan agama, juga akan melahirkan kesadaran moral baru (atau bisa disebut agama baru, yaitu Agama Sipil ). Kedua, dalam masyarakat yang terjadi tarik menarik antara dominasi Negara atau agama, maka dalam polaritas semacam itu akan melahirkan sebuah sikap kearifan modern yakni lahirnya sebuah cara pandang kompromi. Dalam konteks inilah Agama Sipil lahir. Sebuah kesadaran religius yang tidak menentang eksistensi Negara bahkan membangun suatu pemahaman tentang agama dan Negara yang saling mendukung.
Meski belum sepopuler diskursus civil society wacana ini jauh lebih serius dan reliable jika ditarik dalam setting agama dan politik di Indonesia. Karena itu wacana agama sipil layak untuk dijadikan wacana publik. Pertama, secara embrional wacana ini ada dalam dasar konstitusi di Indonesia, kedua secara sosio-politik tema ini penting dieksplorasi lebih jauh untuk kepentingan mempertegas wilayah otoritas sipil dan wilayah otoritas negara pada saat yang bersamaan dalam perspektif keagamaan. Terakhir, masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah masyarakat theistik ternyata benar-benar mengharapkan adanya sebuah konsep yang integral dan produktif dalam membaca hubungan agama dan negara dalam hal ini lalu Agama Sipil menjadi wacana yang mungkin untuk mengambil tempat didalamnya.
Akhirnya dapat dinyatakan bahwa wacana Agama Sipil akan dapat terealisir dan kontekstual di Indonesia tergantung pada bagaimana konsensus yang dibangun antara Negara, penguasa, pemuka keagamaan dan masyarakat, tapi tidak dengan monopoli salah satu dari elemen tersebut. Harus ada kesetaraan hubungan dan spirit pluralisme diantara pihak-pihak yang terkait. Secara meyakinkan Hefner menyatakan bahwa bahwa demokrasi di manapun juga bentuknya tidak pernah sama; perkembangannya dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya; namun sukses tidaknya demokrasi ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Keberadaan masyarakat sipil saja tidak cukup untuk menghidupkan demokrasi; seharusnya negara juga ikut menjadi sipil (di-sipil-kan).

Daftar Pustaka
Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Bandung: Mizan, 1999)..
Aswab Mahasin, “Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah” dalam buku Membangun Masyarakat Sipil, (Bandung: Mizan, 1995).
Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. (Jakarta: Paramadina, 1998).
Bellah, Robert N., Beyond Belief: Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern, (Jakarta, Paramadina, 2000)
Bellah, Robert N., Civil religion in America, Daedalus 96 (winter), 1961.
Coleman, A. John, “Civil religion” dalam buku Meaning and Modernity: Religion, Polity and Self, (California: University of California Press, 2002).
Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, ( Jakarta; Gramedia 2001).
Frans Magnis Suseno, ”Jangan Serahkan Negara pada Ideologi Manapun” Kompas, 28 April 2000.
Guzzort & King Mulyadi Guntur Waseso, Kekuasaan Birokrasi, Harta dan Agama: Di Mata Max Weber & Emile Durkheim, (Jogjakarta: Penerbit PT. Hanindita, tt).
Hammond, Phillip E., “Kondisi yang Mendukung Agama Sipil : Perbandingan Antara Ameika Serikat dan Meksiko” dalam Buku Varieties of Civil religion, Terj. Imam Khoiri dkk (Jogjakarta: IRCISoD, tt).
———, “Pluralisme dan Hukum dalam Pembentukan Agama Sipil Amerika” dalam buku Varieties of Civil religion, Terj. Imam Khoiri dkk (Jogjakarta: IRCISoD, tt).
———, “Bentuk-bentuk Elementer Agama Sipil ” dalam buku Varieties of Civil religion, Terj. Imam Khoiri dkk (Jogjakarta: IRCISoD, tt).
Inshomudin, Sosiologi Agama Pluralisme dan Interpretasi Sosiologis, UMM Press, Malang, 1999,
Komarudin Hidayat, “Ambivalensi Agama dan Demokrasi: Apresiasi dan Catatan untuk Presiden Abdurrahman Wahid” dalam Kompas, 19 Januari 2001
Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995).
Nezar Patria dan andi Arief, Antonio Gramsci: Negara dab Hegemoni, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
Parakitri T Simbolon, “Pasang-Surut Hubungan Agama dan Negara di Indonesia,” Kompas, 6 Oktober 2000.
Roosa, John, “Negara Sekuler” dalam http://mkb.kerjabudaya.org/mkb-082002/mkb-rubrik-082002/logika-082002.htm
Rousseau, The Social Contract, (London: Penguin Books, 1968).
Schumann, Olaf, “Kata Pengantar” dalam buku Beyond Belief: Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern, terj. Rudy Harisah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000).

M. Murtadho, Peneliti di Badan Litbang Depag RI, selain itu aktif di komunikasi lintas agama, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta dan saat ini  sedang menempuh  program doktor (S3) Antropologi Universitas Indonesia (UI) Depok, Indonesia

2 Responses to “AGAMA SIPIL : SEBUAH JALAN TENGAH ?”

  1. murtadhoui Says:

    ok

  2. AGAMA SIPIL : SEBUAH JALAN TENGAH ? « Murtadho’s Files « Murtadho’s Files Says:

    […] AGAMA SIPIL : SEBUAH JALAN TENGAH ? « Murtadho’s Files AGAMA SIPIL : SEBUAH JALAN TENGAH ? « Murtadho’s Files […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: